Saat naik pesawat, kereta, bus, atau Grab — sering ada musik. Siapa yang bayar royalti? PMK 290/2024 baru pertama kali memformalkan tarif transportasi. Kami breakdown tarif Garuda, KAI, Soekarno-Hatta, dan kenapa Grab/Gojek masih abu-abu.
Setiap kali kamu boarding pesawat dan dengar lagu Tulus, atau naik KRL Jakarta dengan musik klasik — ada royalti yang seharusnya mengalir. Tapi di Indonesia, sektor transportasi adalah salah satu yang paling lambat dilisensi.
1. Maskapai: Garuda, Citilink, Lion, Batik, Super Air Jet
Maskapai pakai musik di tiga area:
- Boarding music — lagu yang diputar di kabin saat penumpang naik.
- In-flight entertainment (IFE) — playlist musik di seat-back monitor.
- Hold music — saat customer service call telepon.
Tarif PMK 290/2024:
- Boarding music: tarif per slot/jadwal flight, sekitar Rp 50.000–200.000 per flight.
- IFE: tarif per playlist + per pelanggan/year, sekitar Rp 5.000–15.000 per pelanggan/tahun.
- Hold music: tarif blanket Rp 10–50 juta/tahun.
Garuda Indonesia menjadi maskapai pertama yang formal sign LMKN-WAMI 2023. Citilink mengikuti 2024. Lion Air Group masih negosiasi 2025–2026.
2. Kereta Api (KAI Commuter, KAI Long Distance)
KAI memutar musik di:
- Stasiun — background musik area peron, lounge eksekutif.
- Kereta — sebagian kereta eksekutif/luxury memutar background music.
- Pengumuman — jingle yang diciptakan custom (tidak masuk royalti LMKN).
KAI Commuter (KCI) signing dengan LMKN 2024 untuk semua stasiun Jabodetabek + jalur. Tarif: blanket Rp 200–500 juta/tahun untuk semua operasi.
KAI long distance (kereta jarak jauh): masih negosiasi per kelas kereta.
3. Airport: Angkasa Pura I, II, dan Bandara Lain
Bandara modern (Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Kualanamu) memutar musik di:
- Area publik (check-in, gate, baggage claim).
- Lounge.
- Garbarata (jalur boarding).
Tarif PMK 290/2024: per m² area publik, mirip dengan mall. Airport besar seperti Soekarno-Hatta bayar sekitar Rp 1–3 miliar/tahun untuk semua area public + lounge.
Angkasa Pura II signing dengan LMKN 2024 untuk Soekarno-Hatta, Halim, Kualanamu. AP I (Juanda, Ngurah Rai) signing 2025.
4. Bus: Damri, ALS, PO Bus AKAP
Bus AKAP (antar kota antar provinsi) sering memutar musik via in-bus speaker atau monitor. Banyak yang pakai DVD/USB dari pasar — kebanyakan tidak licensed.
Tarif PMK 290/2024: blanket per bus per tahun. Bus eksekutif Rp 1–3 juta/bus/tahun, bus ekonomi Rp 200rb–800rb/bus/tahun.
Damri sebagai BUMN sudah signing sebagian armada 2025. PO swasta masih banyak yang non-compliant.
5. Grab, Gojek, Ride-hailing: Status Abu-abu
Driver Grab/Gojek sering memutar musik dari Spotify/YouTube personal selama trip. Ini area abu-abu:
- Driver sebagai user personal — secara hukum tidak boleh memutar di "ruang publik" via subscription personal.
- Tapi mobil driver = ruang semi-publik (pengguna jasa).
- LMKN belum formal mengeluarkan tarif untuk driver ride-hailing.
- Spotify dan YouTube sudah memperingatkan driver via FAQ — tapi tidak ada enforcement.
Kemungkinan 2026–2027: PMK revisi mencakup ride-hailing dengan tarif per driver per tahun (sekitar Rp 50–200rb), dibayar via platform (Grab/Gojek/Maxim) sebagai admin.
6. Pelajaran untuk Operator Transportasi
- Hitung tarif blanket sebelum negosiasi LMKN — punya perhitungan internal lebih kuat di meja.
- Negosiasi via asosiasi (INACA untuk maskapai, Organda untuk bus) — leverage lebih besar.
- Pilih playlist hemat royalti — kombinasi lagu populer Indonesia (perlu lisensi) + lagu instrumen royalty-free.
- Cantumkan dalam compliance audit tahunan — risiko reputasi jika kena exposé media.
7. Pelajaran untuk Pencipta Lagu
Genre yang sering dipakai transportasi:
- Maskapai boarding: indie pop melankolis (Tulus, Raisa, Andmesh).
- Lounge airport: jazz instrumental, ambient.
- KAI: musik klasik, instrumen tradisional Indonesia (gamelan modern).
- Bus AKAP: dangdut koplo, lagu daerah.
Composer dan band yang menulis untuk genre ini berpeluang kontrak direct sync ke maskapai/KAI — Rp 50–200 juta per playlist per tahun.
Baca Juga
Sumber riset publik: PMK 290/2024; press release Garuda Indonesia 2023, KAI Commuter 2024, Angkasa Pura II 2024; observasi compliance industri 2023–2025.
